WANTARA, Bekasi
Buruh beraksi mendesak Bupati agar berpihak terhadap para pekerja yang ada di Kabupaten (Kab) Bekasi. Mereka berbondong- bondong mendatangi kantor Bupati yang terdiri dari serikat FSPMI, FKI, SPSI. Para buruh itu menuntut ketegasan Bupati Neneng Yasin dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kab. Bekasi.
Menurut para aktivis buruh itu, pihak pengawas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) lemah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas akibatnya ragam kasus PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) terjadi di lingkungan perusahaan menimpa para pekerja secara sepihak tanpa mendapat tindakan dari Disnaker.
“Banyak pekerja di PHK sepihak oleh perusahaan tanp alasan dan permasalahan yang jelas,” ungkap Sekertaris FUK Kawasan Ejip Timbul, kepada WANTARA di sela unjuk rasa.
Buruh beraksi mendesak Bupati agar berpihak terhadap para pekerja yang ada di Kabupaten (Kab) Bekasi. Mereka berbondong- bondong mendatangi kantor Bupati yang terdiri dari serikat FSPMI, FKI, SPSI. Para buruh itu menuntut ketegasan Bupati Neneng Yasin dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kab. Bekasi.
Menurut para aktivis buruh itu, pihak pengawas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) lemah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas akibatnya ragam kasus PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) terjadi di lingkungan perusahaan menimpa para pekerja secara sepihak tanpa mendapat tindakan dari Disnaker.
“Banyak pekerja di PHK sepihak oleh perusahaan tanp alasan dan permasalahan yang jelas,” ungkap Sekertaris FUK Kawasan Ejip Timbul, kepada WANTARA di sela unjuk rasa.
Ditambahkannya, perusahaan diduga melakukan intimidasi kepada para pekerja yang di PHK sepihak. Hal itu seiring fakta di lapangan bahwa pihak manajemen perusahaan kerap menggunakan jasa preman bayaran untuk menghadapi para buruh yang di PHK. ‘’Kami mengharap ketegasan Bupati Bekasi atas kasus intimidasi yang sering dilakukan pihak perusahaan dengan membayar jasa preman,”ungkap Timbul. (Her/Elon/LS.)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar