WANTARA, Banten
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, melalui Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Prov Banten, akan memfokuskan pembangunan pada penanganan bidang Sumber Daya Air.
Hal itu dilakukan guna tesedianya air untuk irigasi dalam rangka menjaga ketahanan pangan dengan percepatan pembangunan Waduk Karian dan Sindang Heula.
Juga untuk menormalisasikan Sungai Cibinuanguen dan Cilemer, dalam rangka pengendalian banjir. Sedangkan untuk pemukiman, akan melakukan penataan lingkungan kumuh dan penanganan jalan-jalan lingkungan.
“Meningkatnya kebutuhan air akibat pertambahan penduduk dan perkembangan industri serta kegiatan pertanian memberikan tekanan yang berat terhadap sumber-sumber air yang ada,” jelas Kepala Dinas SDAP Provinsi Banten Ir H Iing Suwargi.
Iing menyebutkan, tekanan ini terasa semakin berat akibat rusaknya kondisi lingkungan terutama di daerah tangkapan air hujan. “Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya upaya bersama para pelaku (stakeholders) di bidang sumber daya air untuk menyamakan pemikiran, kebijakan, sikap dan tindakan serta komitmen dalam mewujudkan ketersediaan air yang cukup bagi generasi sekarang dan yang akan datang,” tambahnya.
Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga akan melakukan integrasi penanganan jalan akses, drainase, air bersih dan perbaikan rumah serta penyelesaian pembangunan gedung atau kantor pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Menurutnya, dalam kegiatan pembangunan fisik atau struktur bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul khususnya penanganan permasalahan banjir.
“Selain fisik, harus juga ditunjang dengan kegiatan non struktur. Untuk pengendalian banjir tidak akan berhasil tanpa ada penanganan masalah non strukturnya. Hal ini perlu kita lakukan dalam rangka menjaga dan memelihara catchment area di hulunya dan berupaya menghindari terjadinya pengalihan fungsi lahan. Inilah yang menjadi salah satu kendala kami untuk masalah penanggulangan banjir," ujar Iing.
Pembangunan fisik bukan berarti ditinggalkan, tapi tetap diupayakan pembangunannya disertai dengan upaya pembangunan non struktural. “Pemerintah daerah juga telah melakukan kerja sama dalam rangka merencanakan pembangunan beberapa waduk dalam jangka panjang,” jelasnya.
Hal ini kita lakukan, jelas Iing, untuk mendorong percepatan pembangunan dan mendukung kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung yang tentunya memerlukan pasokan air yang cukup besar.
Menurutnya, pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pembangunan fisik yang belum optimal. "Seberat apa pun masalah, kita akan tetap berusaha secara maksimal agar program prioritas yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Banten, dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," katanya. (RINI)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, melalui Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Prov Banten, akan memfokuskan pembangunan pada penanganan bidang Sumber Daya Air.
Hal itu dilakukan guna tesedianya air untuk irigasi dalam rangka menjaga ketahanan pangan dengan percepatan pembangunan Waduk Karian dan Sindang Heula.
Juga untuk menormalisasikan Sungai Cibinuanguen dan Cilemer, dalam rangka pengendalian banjir. Sedangkan untuk pemukiman, akan melakukan penataan lingkungan kumuh dan penanganan jalan-jalan lingkungan.
“Meningkatnya kebutuhan air akibat pertambahan penduduk dan perkembangan industri serta kegiatan pertanian memberikan tekanan yang berat terhadap sumber-sumber air yang ada,” jelas Kepala Dinas SDAP Provinsi Banten Ir H Iing Suwargi.
Iing menyebutkan, tekanan ini terasa semakin berat akibat rusaknya kondisi lingkungan terutama di daerah tangkapan air hujan. “Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya upaya bersama para pelaku (stakeholders) di bidang sumber daya air untuk menyamakan pemikiran, kebijakan, sikap dan tindakan serta komitmen dalam mewujudkan ketersediaan air yang cukup bagi generasi sekarang dan yang akan datang,” tambahnya.
Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga akan melakukan integrasi penanganan jalan akses, drainase, air bersih dan perbaikan rumah serta penyelesaian pembangunan gedung atau kantor pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Menurutnya, dalam kegiatan pembangunan fisik atau struktur bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul khususnya penanganan permasalahan banjir.
“Selain fisik, harus juga ditunjang dengan kegiatan non struktur. Untuk pengendalian banjir tidak akan berhasil tanpa ada penanganan masalah non strukturnya. Hal ini perlu kita lakukan dalam rangka menjaga dan memelihara catchment area di hulunya dan berupaya menghindari terjadinya pengalihan fungsi lahan. Inilah yang menjadi salah satu kendala kami untuk masalah penanggulangan banjir," ujar Iing.
Pembangunan fisik bukan berarti ditinggalkan, tapi tetap diupayakan pembangunannya disertai dengan upaya pembangunan non struktural. “Pemerintah daerah juga telah melakukan kerja sama dalam rangka merencanakan pembangunan beberapa waduk dalam jangka panjang,” jelasnya.
Hal ini kita lakukan, jelas Iing, untuk mendorong percepatan pembangunan dan mendukung kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung yang tentunya memerlukan pasokan air yang cukup besar.
Menurutnya, pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pembangunan fisik yang belum optimal. "Seberat apa pun masalah, kita akan tetap berusaha secara maksimal agar program prioritas yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Banten, dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," katanya. (RINI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar